| Politik Transaksional Demokrasi Oleh : Arifki | 25-Aug-2012, 00:02:17 WIB |
| KabarIndonesia - Demokrasi secara normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh Negara. Demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis.( Afan Gafar ) Demokrasi memang sistem terbaik yang kita nikmati dewasa ini dibandingkan dengan keberadaan sistem ala tirani dan diktator. Namun demokrasi terus melewati fase-fasenya sehingga demokrasi kita cendrung kebablasan. Melihat semua ini tentu semua orang punya interprestasi yang berbeda-beda dalam membaca demokrasi sebagai sistem yang normatif maupun empirik. Kecendrungan yang kita lihat saat ini jika kita mengukur demokrasi dalam ruang Indonesia saja. Demokrasi sudah menjadi penafsiran yang terkadang mengada-ngada. Timbulnya sistem barter kepentingan sampai dengan pengaruhpun dijadikan sebagai instrumen dalam menjalankan politik Transaksional. Pertarungan kepentingan sungguh menggambarkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang ada diparlemen saat ini hanyalah kumpulan anak-anak TK yang belajar makan nasi. Betapa tidak mereka bisa dikatakan seperti itu menimbang dari sikap mereka yang mau bekerja jika ada kepentingan, uang dan wanita cantiknya. Uang yang berhamburan disana serta pengaruh mereka yang diperdagangkan kesana-kemari demi mendapatkan Fee. Traveling anggota Dewan kedaerah-daerah cenderung menimbulkan salah esensi sehingga makna substansial seorang anggota DPR tidak dipahaminya. Perjalanan yang juga ditanggung uang rakyat bukan saja ajang cari citra kepada rakyat. Pengaruh yang diperdagangkannya agar mendapatkan Fee dari perusahan-perusahan daerah yang mendapatkan persetujuannya cukup saja dengan penjualan tanda tangan seorang anggota Dewan. Bicara tentang kebobrokan elit pemerintah dalam membangun korupsi dimasing-masing daerah tidak bisa dipungkiri lagi. Apalagi sistem epicentrum kekuasaan bukan lagi berpusat pada pusat saja tetapi sudah mengalir pada epecentrum kekuasaan didaerah. Inilah kegagalan dari sistem centralisasi menjadi discentralisasi. Masih segar dalam ingatan kita tentang konspirasi antara Hartati Murdiya ( Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat ) dengan bupati Boel dalam melakukan tindakan konspirasi menyesatkan dunia keadilan Indonesia. Kedekatan antara penguasa dan pengusaha memang sulit untuk dipisahkan karena mereka saling tukar guling kepentingan demi memuluskan kepentingan masing-masing.Penguasa yang mengharapkan agar dana besar disuntikan kepadanya agar pencalonannya didaerah tersebut lancar-lancar saja. Sedangkan pengusaha mengharapkan jaring-jaring bisnisnya aman terkendali serta mendapatkan perlindungan dari penguasa yang dimodali pengusaha tersebut. Tukar-menukar ini tentu kita kenal dalam ekonomi sebelum masyarakat mengenal uang tetapi istilah itu bukan saja milik ekonom-ekonom saja karena politisi-politisi busuk juga ingin menggunakan istilah itu dalam berpolitik. Bagaimana seorang SBY membangun kospirasinya dengan Bakrie demi mengamankan posisi SBY sampai tahun 2014 nantinya. Masalah anggaran pajak Bakrie yang bermasalah serta Lapindo yang menimbulkan pertanyaan besar masyarakat Indonesia tentang kesalahan Bakrie Group dalam hal ini. Tetapi karena masing-masing pemilik kepentingan ini sama-sama memegang kartu AS yang sama maka kasus ini terkatung-katung. Jika SBY memperpanjang masalah Lapindo dan anggaran pajak yang dialami Bakrie maka Bakrie akan buka kartu ASnya dengan membuka semua masalah Century. Disini terlihat tentang lemahnya seorang SBY dalam mengambil sebuah keputusan jika para menterinya bermain api dengan media tentang dosa-dosa Dinasti Yudhoyono. SBY Cuma bisa mengeluarkan gertak sambalnya saja tanpa ada aplikasi dari omongannya itu. Partai –partai yang akan mengamankan SBY sampai tahun 2014 yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan ( SEKGAB ) menjadi titik lemah SBY dalam menjalankan pemerintahan dari tahun 2009 sampai tahun 2014 nantinya. Sudah berapa kali PKS dan Golkar bikin ulah SBY hanya bisa mengatakan Reshuffle dan Reshuffle saja tanpa realisasi. Kemandulan SBY ini tentu akan berdampak besar terhadap pemerintahan Indonesia karena beliau sebagai Pilot Republik ini hanya sibuk mengurus partai koalisinya dan anggota Partainya yang tersandung kasus korupsi. Semoga tahun 2014 nanti presiden Indonesia jangan lagi melibatkan dirinya dalam pengurusan partai politik karena akan menghilangkan esensinya sebagai seorang kepala Negara yang harus mengurusi rakyatnya bukan anggota partainya. Legowo…!!! (*) Penulis adalah Anggota Muda UKM PHP-Unand/Mahasiswa Ilmu Politik, Unand, Sumatera Barat dan CEO Arifky Chaniago Research And Consulting (ACRC) Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com// |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar